Kontroversi Surat Sukanto Tanoto kepada SBY

Selayaknya kasus dugaan manipulasi pajak Asian Agri diselesaikan lewat mekanisme hukum. Itu sebabnya, sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak memberikan perlindungan kepada Sukanto Tanoto, pemilik perusahaan ini, sudah tepat.

Demikianlah, bagaimana hukum harus ditegakkan, tidak peduli bahwa yang tengah beperkara termasuk salah satu orang

terkaya di Indonesia.

Sukanto mengirim surat itu kepada Presiden pada 7 Januari lalu.

Dia menyampaikan permasalahan pajak yang tengah dialami

Asian Agri. Dia menguraikan persoalan itu selalu dikaitkan

dengan dirinya. Sukanto meminta Presiden memberikan

kesempatan kepada perusahaan untuk membicarakan dan

menyelesaikan persoalan tersebut secara kondusif dengan

Direktorat Jenderal Pajak.

Permintaan itu muncul di kala Dirjen Pajak tengah bekerja keras

mengusut dugaan manipulasi pajak Asian Agri (yang terjadi

sepanjang 2002-2005) senilai Rp 1,3 triliun. Institusi di bawah

Kementerian Keuangan ini telah memeriksa dokumen Asian Agri

sebanyak sembilan truk yang ditemukan tersimpan di sebuah

toko lampu di kawasan Duta Merlin, Jakarta Pusat.

Belum jelas apa yang dimaksud Sukanto agar persoalan pajak

Asian Agri diselesaikan secara “kondusif”. Jika ia berharap

Presiden memerintahkan aparatnya untuk tak menyeret kasus

ini ke wilayah hukum, sungguh itu tindakan yang berbahaya.

Jika presiden menuruti keinginan Sukanto, dipastikan hal itu

akan mencederai supremasi hukum yang tengah dengan susah

payah ditegakkan di negeri ini.

Bagaimanapun, penuntasan kasus Asian Agri akan menjadi salah

satu tonggak apakah hukum masih bisa dijadikan sandaran

keadilan. Dana Rp 1,3 triliun yang diduga ditilap dalam kasus ini

bukanlah jumlah yang ecek-ecek. Dengan uang sebesar itu,

sekurang-kurangnya bisa dibangun 200 gedung puskesmas

lengkap dengan peralatannya. Sisanya masih bisa digunakan

untuk memperbaiki kerusakan jalan di sepanjang pantai utara

Jawa. Pendeknya, rakyat dirugikan jika kasus ini diselesaikan

di bawah meja.

Masih ada ihwal lain yang bisa dipersoalkan di balik pengiriman

surat tersebut. Hal itu berkaitan dengan sikap Sukanto tidak

memenuhi panggilan Dirjen Pajak untuk diperiksa sebagai saksi

dalam kasus Asian Agri. Hingga Maret lalu, Dirjen Pajak sudah

tiga kali melayangkan panggilan kepada dia, tak satu pun

dipenuhi.

Menolak panggilan pemeriksaan, tapi tiba-tiba melayangkan

surat kepada Presiden, hanya akan memunculkan kesan bahwa

dia ingin menggunakan pengaruhnya menyelesaikan persoalan

ini lewat jalur kekuasaan. Alasan bahwa surat panggilan tak

pernah sampai ke alamatnya kelihatan mengada-ada karena

masalah ini telah diberitakan berkali-kali oleh media massa.

Kini sikap pemerintah sudah jelas. Presiden Yudhoyono

menyerahkan soal ini ke koridor hukum. Koran ini berharap

aparat kejaksaan tak lagi "ikut" mengulur waktu dan segera

memproses berkas pemeriksaan yang akan diserahkan Dirjen

Pajak. Mempermainkan lagi soal ini hanya akan membuat wajah

penegakan hukum kian babak belur.

*) Naskah ini juga dimuat sebagai Tajuk Rencana dalam Koran Tempo 19 September.

**) Foto diambil dari www.forbes.com