Turunkan Nurdin Halid dan Nugraha Besoes

Kekalahan tim nasional dari Kesebelasan Oman kian menambah bukti bobroknya pembinaan sepak bola di tanah air. Sebuah perubahan radikal harus segera dilakukan jika tak ingin prestasi kesebelasan kita semakin terpuruk. Fokus pada pembinaan ini jauh lebih penting ketimbang memelihara mimpi menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022.

Kekalahan menyakitkan tersebut menyebabkan tim Indonesia gagal berkiprah pada putaran final Piala Asia 2011. Ini kemunduran besar setelah sejak 1996 Indonesia selalu tampil di putaran final. Sebelum kekalahan ini, hampir di semua event internasional tim Indonesia juga gagal total. Tim Nasional U-19 yang dipersiapkan di Uruguay tak bisa bicara banyak dalam kompetisi Pra Piala Asia. Lalu Timnas U-23 dipermalukan dalam SEA Games belum lama ini. Mereka "mencetak sejarah", karena untuk pertama kalinya dikalahkan Laos--negeri yang selama ini tak pernah diperhitungkan dalam kancah sepakbola regional.

Inilah masa-masa ketika sepakbola Indonesia berada dititik paling nadir sepanjang sejarahnya. Dan, yang paling bertanggung jawab atas kebangkrutah prestasi ini, tak lain adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Organisasi yang dipimpin Nurdin Halid ini sudah gagal membangun sistem pembinaan, sehingga tim nasional --yang menjadi ukuran dari keberhasilan sebuah pembinaan-- tak berdaya di kancah internasional. Patut diduga pengurus elite PSSI tak mempunyai visi pembinaan memadai dalam mengurus sepak bola tanah air.

Sendi sebuah pembinaan adalah kompetisi yang rapi dan teratur di setiap tingkatan. Itulah yang belum mampu digelar PSSI. Di ranah profesional memang ada kompetisi Liga Super, Divisi Utama, Divisi I dan seterusnya. Tetapi bahkan di Liga Super yang digadang-gadang sebagai puncak kompetisi di tanah air, tidak bisa dijalankan dengan sempurna. Liga Super terjangkit berbagai persoalan yang masih elementer: banyaknya klub yang tak ditangani secara profesional penuh karena masih mengandalkan sumber keuangan dari APBD, minimnya stadion yang layak pakai, hingga problem pembayaran yang tidak lancar kepada para pemain.

PSSI --lewat Komisi Disiplin-- juga terkesan gamang menegakkan aturan untuk mengatasi berbagai persoalan disiplin yang terjadi dalam kompetisi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tak pernah ditangani secara tegas, sehingga kompetisi gagal membantuk mental pemain.

Menarik ditelaah, bahwa dalam 10 tahun terakhir tim nasional sudah berganti pelatih hingga enam kali. Toh, prestasi tim nasional tak juga membanggakan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam sistem kompetisi kita.

Semua itu semestinya tak perlu terjadi jika PSSI memiliki visi pembinaan yang jelas dan tahu ke arah mana sepak bola nasional mesti dibawa. Sebuah kompetisi profesional harus didukung sikap profesionalitas pula dalam mengurusnya--termasuk oleh para stakeholder. Sebuah klub profesional, misalnya, tak patut lagi mengandalkan dana dari APBD karena dikhawatirkan akan menjadi ajang pertarungan berbagai kepentingan diluar urusan sepakbola.

Satu hal lagi yang lalai dilakukan oleh PSSI adalah melakukan pembinaan jangka panjang. PSSI tak memiliki sebuah kompetisi yang teratur untuk para pemain junior dan muda usia. Padahal, dari kompetisi semacam inilah akan lahir pemain-pemain yang terasah sejak dini dan matang di lapangan. Dengan bergulirnya kompetisi junior secara berjenjang, pasokan pemain potensial juga akan terus mengalir.

Apa yang terjadi saat ini adalah PSSI ingin membangun sebuah kesebelasan dengan cara instan. Kasus pengiriman Timnas U-19 ke Uruguay selama dua tahun dengan biaya miliaran rupiah adalah contohnya. Dan, kita sama-sama tahu apa yang terjadi pada tim ini: mereka dibantai di ajang Pra Piala Dunia oleh tim-tim jiran.

Sebenarnya jalan instan ini sudah lama dilakukan. Pada dekade 1980-an PSSI sejumlah pemain dengan nama nama PSSI Garuda I ke Brazil. Setelah itu ada Garuda II ke Yugoslavia. Tim Ini gagal total di Pra Olympiade 1992. Dekade berikutnya ada Program Primavera dan Baretti ke Italia. Hasilnya, tak banyak pemain lulusan proyek mahal itu yang bisa bertahan lama di Tim Nasional. Padahal pemain Italia seangkatan mereka di Primavera sepert Del Pierro masih moncer prestasinya hingga tahun lalu.

Nurdin Halid yang menjadi Ketua Umum sejak 2003 dan Sekjen PSSI Nugraha Besoes sudah memiliki (teralu) banyak waktu untuk menunjukkan prestasinya. Namun, hinga saat ini hanya timbunan kegagalan yang mereka persembahkan kepada pecinta sepakbola tanah air. Sudah saatnya PSSI melakukan perombakan total dan diurus orang-orang yang 100% bersedia mengabdi kepada kemajuan sepak bola tanah air.

*) Foto diambil dari: http://media.vivanews.com/

images/2008/11/27/59780_markus_horison_saat_latihan_bersama_timnas_di_sawangan_depok_.jpg

Keadilan Untuk Prita

Keputusan Rumah Sakit Omni Internasional mencabut gugatan perdatanya atas Prita Mulyasari tanpa syarat, adalah merupakan kemenangan publik. Keputusan ini selayaknya juga berdampak pada pengadilan pidana yang tengah dijalani Prita Mulyasari di Pengadilan Negeri Tangerang.

Pencabutan gugatan perdata itu dilakukan Rumah Sakit Omni setelah merasa tertekan atas gerakan publik yang membela Prita Mulyasari. Mereka berharap langkah ini bisa mengakhiri persoalan yang sudah berlangsung lebih dari setahun ini.

Prita dituntut secara perdata dan pidana oleh RS Omni setelah menulis keluhan atas buruknya pelayanan kesehatan yang ia terima. Keluhan lewat fasilitas surat elektronik kepada beberapa teman dekatnya itu kemudian meluas, dan memicu rumah sakit mengambil langkah hukum.

Akibatnya, Prita Mulyasari sempat mendekam di penjara selama sekitar satu bulan. Pengadilan perdata kemudian memvonis Prita bersalah dan mendenda ibu dua anak ini Rp 204 juta. Sedang, pengadilan pidananya kini tengah berlangsung.

Proses hukum yang dinilai sewenang-wenang itu telah mengoyak rasa keadilan masyarakat. Prita yang hanya mengeluhkan tak terpenuhinya hak-hak dia sebagai konsumen, di mata khalayak telah didzalimi. Prita lalu dianggap sebagai simbol perlawanan wong cilik yang selama ini selalu dikalahkan ketika melawan kekuatan modal dan kekuasaan di pengadilan.

Aksi terakhir yang menggetarkan adalah sebuah gerakan mengumpulkan uang recehan guna membayar denda Rp 204 Juta itu. Hampir seluruh lapisan masyarakat di penjuru tanah air terlibat dalam gerakan yang dinamakan Koin Keadilan untuk Prita ini. Mulai dari kaum pemulung hingga pekerja kantoran menghimpun koin demi koin yang mereka miliki. Hasilnya: lebih dari Rp 150 juta sudah terkumpul.

Apa yang terjadi pada masyarakat itu menyiratkan satu hal, bahwa kesadaran hukum mereka semakin tinggi. Dan lebih dari sekadar sadar hukum, publik kini juga berani bertindak nyata jika melihat hukum mulai diperkuda kekuasaan atau kekuatan uang. Mereka tak lagi diam membeku seperti selama ini terjadi.

Saluran untuk melakukan perlawanan itu kian terbuka, salah satunya, oleh peranan media yang gencar menyiarkan ketidak adilan tersebut. Dan, tentu saja, kehadiran medium internet yang efektif dalam memobilisasi dukungan tak bias diabaikan. Kebangkitan publik semacam ini tak seharusnya diremehkan institusi pengadilan. Begitu pula pihak-pihak yang selama ini merasa bisa menunggangi peradilan untuk kepentingan sendiri. Publik kini akan selalu mengawasi, apakah peradilan sudah berjalan pada jalur yang benar. Orang-orang seperti Prita tak akan pernah dibiarkan sendirian lagi.

Sudah saatnya pula insitusi penegak hukum bertumpu pada keadilan substanstif dalam menjalankan tugasnya. Telah terlalu banyak korban berjatuhan, selain Prita Mulyasari, hanya karena penegak hukum berkukuh pada proses hukum formal. Apa yang terjadi pada dua petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Waluyo dan Chandra Hamzah, adalah contoh paling gamblang. Hal yang sama pula terjadi pada nenek Minah yang dituduh mencuri kakao tiga biji seharga Rp 2000. Juga pada wong cilik lain yang mengalami nasib seperti nenek Minah.

Keadilan substantif ini pulalah yang kini seharusnya menjadi pegangan para hakim di PN Tangerang dalam mengadili Prita Mulyasari. Seorang yang menuntut hak-haknya sebagai konsumen, tak layak mengalami perlakuan seperti ini. Prita juga tak layak dibebani syarat apa pun jika sebuah perdamaian hendak diformalkan dalam sebuah perjanjian. Prita layak bebas 100 persen. Publik akan terus mengawal hingga hal itu benar-benar terwujud.

SAJAK PERLAWANAN KAUM CICAK

Kami tahu tanganmu mencengkeram gari
karena kalian adalah bandit sejati

Kami tahu saku kalian tak pernah kering
karena kalian sekumpulan para maling

Kami mahfum kalian memilih menjadi bebal
sebab melulu sadar pangkat kalian hanyalah sekadar begundal

Kami tahu kalian berusaha terlihat kuat menendang-nendang
demikianlah takdir para pecundang

Kami mengerti otak kalian seperti robot
meski demikian kalian sungguh-sungguh gemar berkomplot

Kami sangat terang kenapa kalian begitu menyedihkan
karena kalian memang hanyalah gerombolan budak
yang meringkuk jeri di mantel sendiri

Kami tahu kenapa kalian gemetar ketakutan
dan tanganmu menggapai-gapai sangsi ke udara

karena kalian tahu
Kami tidak takut kepadamu
Kami tidak takut kepadamu
dan akan melawan tak henti-henti

kami tahu
kalian gemetar,
Kami sangat tahu
kalian sungguh gemetar!


10/09

Tantangan Kabinet Baru

Tugas berat sudah langsung menanti jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II begitu mereka selesai mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik Preside Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Tugas berat itu adalah menjawab keraguan banyak kalangan akan kemampuan kabinet menghadapi tantangan selama lima tahun ke depan.

Bagi para menteri yang hampir semuanya baru ini, ibaratnya tak ada waktu lagi untuk mempelajari persoalan di bidang masing-masing. Mereka harus selekasnya melupakan luapan kegembiraan saat namanya disebut Presiden sebagai menteri, dan segera tune-in di kementrian yang dipimpinya. Menteri Agama, misalnya, sehari setelah dilantik mesti mengurus pelaksanaan ibadah haji—yang selama ini tak pernah beres tersebut.

Sumber karaguan khalayak pada kabinet anyar tak lain karena komposisinya yang berat ke partai politik. Kabinet yang penuh kompromi ini dikhawatirkan tidak bisa bekerja optimal. Publik belum lupa, Kebinet Indonesia Bersatu jilid satu sampai dibongkar-pasang dua kali karena kinerjanya yang kocar-kacir akibat dipenuhi orang politik.

Sebuah kekhawatiran yang wajar. Karena, kini, bahkan di kementrian bidang ekonomi juga disesaki kader partai politik. Mampu kah para menteri ini melumerkan perbedaan kepentingan politik agar target-target perekonomian ke depan bisa dicapai?

Mari kita lihat tantangan setahun ke depan saja. Fokus pembangunan pada 2010 adalah pada infrastruktur, energi, dan pertanian. Figur menteri yang membawahi bidang-bidang itu berasal dari berbagai partai politik. Hanya sebagian kecil saja dari profesional. Ini akan menjadi tugas berat bagi Menteri Korodinasi Perekonomian Hatta Rajasa (dari Partai Amanat Nasional) agar para menteri dibawah kordinasinya bisa seiring-sejalan.

Tantangan lain adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan sebesar 5,5 persen pada tahun depan. Ini bukan pekerjaan enteng. Sebab untuk itu pemerintah dituntut meningkatkan ekspor dan investasi. Inflasi pun harus ditekan serendah mungkin. Sedangkan saat ini dunia menghadapi kenaikan harga minyak. Jika kenaikan itu terus meroket, harba minyak di dalam negeri bukan tak mungkin akan ikut didongkrak. Tentu saja ini akan memicu inflasi tinggi.

Itu baru di sisi ekonomi. Tantangan lain, misalnya, terbentang di bidang kesejahteraan rakyat. Banyak isu yang mesti ditangani, mulai dari besarnya jumlah orang miskin (sekitar 32,5 juta), hingga naiknya angka pengangguran pada 2009.

Khalayak akan mendapat tanda apakah kementrian ini pro rakyat atau tidak dari cara Menteri Koordinasi Kesejahteraa Rakyat Agung Laksono menangani para korban semburan lumpur Lapindo. Faktanya, hingga kini, sasih banyak korban Lapindo yang hidup terlunta. Apakah politisi senior Partai Golkar itu memiliki terobosan baru untuk menangani persoalan, ataukah hanya meneruskan kebijakan pendahulunya, Aburizal Bakrie, yang terbukti tidak berhasil.
Terakhir, tapi bukan yang pamungkas, tantangan bagi pemerintah baru adalah dalam penumpasan praktik korpusi. Sudah setahun terakhir perang melawan koruptor ini mengalami pelumpuhan. Itu terjadi saat sebagian petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi dikriminalisasikan oleh polisi. Celakanya, presiden, enggan bersikap meski terlihat upaya mengkriminalkan petinggi KPK itu dilakukan di atas landasan hukum yang rapuh.

Pemerintah baru mempunyai tugas berat tak terkira untuk menepis keraguan masyarakat. Presiden tampaknya menyadari ancaman kegagalan itu sangat mungkin justru datang dari dalam timnya sendiri. Maka saat melantik para pembantunya ia menekankan bahwa loyalitas menteri adalah pada Presiden, dan bukan pada partai politiknya.

Jika presiden sendiri sudah mewanti-wanti demikian, dan diutarakan secara terbuka, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini tak punya waktu untuk berleha-leha. Dan jika kelak mereka membuktikan bisa bekerja dengan baik, bolehlah sat itu melakukan sujud syukur.

Foto diambil dari: http://cdn.wn.com/o25/ph//2009/07/05/7ff253f6c99e27be8273863c726043a6-grande.jpg

Surat Seorang Indon

selamat pagi,
sudahkah kau minum teh hangatmu?
terasa maniskah?
atau sedikit pahit setelah kau baca
headline koran pagi ini?

indon! indon! indon!
dan empat polis berpesta
di atas tubuh indon saudaraku
yang menjadi sansak tinju

selamat pagi,
dan masih ingatkah engkau pada nirmala bonat
pada ceriyati, pada ribuan saudara indonku
yang melata di bawah sepatu malay-mu
seolah engkaulah yang menentukan
garis hidup mereka

bagaimana kini engkau begitu nyaman
duduk di kursi rotanmu, menghirup teh hangat,
berkuah-kuah kepanasan menyeruput
mi instan, hasil impor dari negeri serumpun
yang kau sebut indon seraya mengedipkan
sebelah matamu itu?

selamat pagi saudaraku,
terima kasih atas ekspor dua pria cerdik pandai
doktor azahari dan noordin m top, namanya
yang menyusup-nyusup dalam kelambu tidur kami
dan mencecerkan darah tubuh saudara indon-nya
di sekujur peta kehidupan kami.

terima kasih saudaraku
nikmati kebanggaanmu
tersenyumlah manis
karena kami pasti tak mampu membaca
seringai di benakmu:
ah, indon!

Agustus 2007

Ramadhan--Saatnya Islah

Bulan Ramadhan yang dimulai hari ini akan menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menata diri (kembali). Ada banyak peristiwa besar yang terjadi tahun ini—yang sebagiannya sejatinya tak diharapkan terjadi. Beragam kejadian itu sedikit banyak telah menimbulkan ekses, yakni munculnya benih keretakan sesama elemen bangsa. Sunguh sayang, jika datangnya bulan yang penuh barokah ini tidak dimanfaatkan untuk menimba sebanyak mungkin amal kebaikan, termasuk menguatkan lagi silaturahmi ke-Indonesiaan kita.

Salah satu peristiwa besar itu adalah pelaksaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Muara dari peristiwa ini adalah kekuasaan. Tak pelak, selama berbulan-bulan energi elite politik dan masyarakat terkuras dalam kubangan pertarungan politik yang meletihkan ini. Tentu berbagai gesekan terjadi. Entah itu antara sesama elite politik, anggota masyarakat, atau benturan antara elite politik dengan masyarakat.

Dan, saat ini ketika hasil pemilihan presiden sudah dinyatakan final, sebagian luka itu belum lagi pulih. Percikan ketidak-puasan masih meletup. Baik ditunjukkan secara terbuka, atau diekspresikan dalam media alternatif –misalnya di ranah maya— dengan kadar kebencian yang masih tinggi.

Betapa indahnya jika setiap kalangan mampu bersikap wajar dan normal kembali begitu pertarungan politik usai. Kebersamaan kembali dijalin dan kebencian dipupus. Tetapi jika hal itu gagal dicapai, mesti dimahfumi mengingat bangsa ini dirajut oleh keberagaman latar belakang yang demikian majemuk. Mulai dari fakta perbedaan agama, ras, suku bangsa, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Masih adanya benih ketidak akuran setelah pertarungan politik yang sengit, dapatlah dimengerti.

Sejatinya momentum untuk kembali merasa satu bangsa itu sempat muncul, justru ketika negeri ini kembali diguncang bom awal Juli lalu. Semua kalangan berbagai lapisan saling menguatkan untuk melawan aksi terorisme. Sebuah kampanye juga digemakan guna menundukkan rasa takut.

Sayangnya, ketika perasaan bersatu itu mulai menjalar, benih-benih perpecahan malah dimunculkan lagi. Ironisnya, pemicu hal itu justru dari petingi keamanan sendiri. Adalah pejabat keamanan di Jawa Tengah yang mengimbau masyarakat melaporkan kepada polisi jika melihat orang berbusana gamis, bersorban, dan memelihara jenggot. Imbauan ini dikeluarkan merujuk pada pelaku terorisme yang umumnya berpanampilan fisik seperti itu.

Hasilnya adalah penangkapan belasan anggota jemaah tabligh di Jawa tengah yang sedang menjalankan amalan khuruj (perjalanan dakwah dari masjid ke masjid). Hasil lainnya adalah munculnya rasa curiga di kalangan khalayak. Setiap komunitas masyarakat mulai berprasangka kepada setap orang –dikenal atau tidak—yang mengenakan jubah dan memelihara jenggot.

Sikap saling curiga itu sejatinya sudah ada sebelumnya, mengingat ada saja anggota masyarakat yang tak menentang terorisme. Masih ada ada segelintir orang yang mengangap para teroris sebagai mujahid. Dus, mereka dianggap sebagai pahlawan. Maka komplit sudah, bara curiga yang sudah hangat itu, kian menyala setelah dikipasi aparat keamanan.

Mumpung belum terlanjur, keratakan itu mesti segera diatasi. Benih-benih kebencian dan rasa curiga harus dibenamkan sampai ke dasar. Ramadhan sesungguhnya membawa pesan damai. Puasa adalah “statuta” yang lugas bahwa semua manusia sama belaka dihadapan Allah SWT. Maka relasi terbaik antara indvidu adalah menjalin kedamaian ketimbang perpecahan. Sedangkan apabila (benih) perpecahan telanjur terjadi, selalu ada jalan islah alias rekonsiliasi. Dan saat ini, pada Ramadhan yang suci, adalah waktu yang sangat afdhol untuk itu.

Selamat menjalani ibadah puasa.

Jangan Lecehkan Pilihan Rakyat!

Ditengah tudingan banyaknya kecurangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, Komisi Pemilihan Umum akhirnya merampungkan rekapitulasi suara nasional. Bisa dipastikan hasil rekapitulasi yang rencananya disahkan pada hari ini (Sabtu) tersebut akan menimbulkan reaksi pro-kontra dari peserta Pemilu maupun masyarakat. Meski demikian semua kalangan semestinya bisa menerima hasil penghitungan tersebut secara dewasa dan bijak. Ini tidak dimaksudkan untuk mengabaikan berbagai temuan kecurangan Pemilu. Seluruh kecurangan itu justru harus diselesaikan dalam koridor hukum demi tegaknya demokrasi.

Dari hasil rekapitulasi Komisi menyatakan pemilihan berakhir dalam satu putaran. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono--Boediono tercatat meraih suara terbanyak dengan 60,8 persen. Ini jauh diatas syarat minimal untuk menjadi pemenang, yakni 50 persen plus satu suara. Porsentase itu melamapaui perolehan suara dua kandidat lain, yakni Megawati Soekarnoputeri--Prabowo Soebianto dengan 26,79 persen, dan Jusuf Kalla--Wiranto sebesar 12,41 persen. Di lebih 50 persen jumlah propinsi, suara Yudhoyono--Boediono juga melampaui 20 persen. Sesuai ketentuan, dengan terpenuhinya dua hal tersebut sudah tercukupi syarat untuk menentukan pemilihan selesai dalam satu putaran.

Bersikap bijak dan dewasa menerima keputusan tersebut tak lain merupakan refleksi untuk menghormati pilihan rakyat. Bisa dipastikan pemilihan kali ini berlangsung bebas tanpa tekanan. Rakyat memiliki keleluasan 100 persen untuk menentukan pilihan berdasar preferensi masing-masing. Dan kini mereka telah memilih --sekali lagi tanpa paksaan-- siapakah yang akan menjadi nahkoda negeri ini untuk lima tahun ke depan.

Kita juga melihat sejak hari pencontrengan hingga sekarang tak terjadi gejolak di tingkat masyarakat terkait pemilihan. Usai pencontrengan masyarakat kembali ke rutinitas harian secara normal. Tak ada dendam yang dilampiaskan, karena memang tak perlu. Ibaratnya, perbedaan pilihan politik langsung dikubur begitu keluar dari bilik suara. Masyarakat sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa kerekatan sosial terlalu berharga untuk dipertaruhkan dalam pertarungan politik.

Ini perkembangan yang patut disyukuri. Masyarakat sudah mengerti bahwa pertarungan kekuasaan bisa dikelola lewat jalan demokrasi--dan tidak melalui adu kekuatan. Kemajuan yang sudah jauh ini sungguh tidak layak dilecehkan, misalnya, dengan cara-cara membabi buta menolak hasil pemilihan.

Tetapi tak bisa dipungkiri, ingar-bingar menyoroti pelaksanaan bukannya sama sekali tak terjadi. Kalangan elite politik dan lembaga swadaya banyak mengungkapkan adanya praktik kecurangan pemilihan di banyak tempat. Jenis kecurangan itu mayoritas bersumber pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat. Hingga peroses rekapitulasi dilakukan, hal ini bahkan memicu dua saksi dari kubu Mega-Prabowo dan Kalla--Wiranto melakukan aksi walk out.

Koran ini mendorong semua pihak menggunakan jalur hukum yang sudah disediakan Undang-Undang Pemilu untuk menuntaskan perkara tersebut. Ada tiga jenis pelanggaran yang tercantum di sana, yakni pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Pelanggaran administrasi menjadi kewenangan KPU untuk mengatasinya, pelanggaran pidana adalah domain penegak hukum, dan perselisihan Pemilu harus dibawa ke Mahkamah Konsitusi.

Lewat koridor inilah pihak-pihak yang memiliki bukti kuat kecurangan menyalurkan pengaduannya. Semua pihak berkepentingan agar pemilihan menghasilkan pemimpin yang legal sekaligus memiliki legitimasi kuat. Jalur hukum ini adalah cara untuk mencapai hal itu.

Pemilihan kali ini harus menjadi pelajaran penting juga dari segi penyelenggarannya. Kami sepakat dengan pandangan kinerja KPU sungguh tak mmeuaskan. Untuk itu parlemen baru yang bertugas memilih anggota Komisi untuk proses pemilihan lima tahun mendatang, harus bekerja profesional. Mereka harus sanggup melepaskan kepentingan politik sempit-nya guna menghasilkan KPU baru yang lebih profesional. Sungguh tak elok jika bangsa ini mesti terperosok (lagi) kedalam lobang yang sama.

*) Veri ediitng naskah ini dimuat sebagai Tajuk Rencana dalam Koran Tempo edisi Sabtu, 25 Juli 2009